PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN YANG MENJALANKAN FUNGSI KEHAKIMAN DI LINGKUNGAN POLRI

 

Sosialisasi

PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN

YANG MENJALANKAN FUNGSI KEHAKIMAN DI LINGKUNGAN POLRI

oleh : AKBP BAMBANG KAYUN BPS, SIK, M.H


BAB   I

PENDAHULUAN

 

A.        Latar Belakang

Era reformasi telah membawa beberapa pembenahan terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satunya adalah dikeluarkannya Tap MPR Nomor: VI/MPR/2000 dan Tap MPR Nomor: VII/MPR/2000 yang memisahkan Polri dari TNI dan meletakkan fungsi Polri secara terpisah dengan TNI. Fungsi legislasi negara juga telah mengundangkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang core-nya mengatur indepedensi Polri di Indonesia.

Namun demikian, pembenahan terhadap institusi Polri belum sepenunya memenuhi harapan masyarakat. Dalam konteks ketatanegaraan, kepolisian sebagai bagian dari perangkat pemerintahan haruslah tunduk pada mandat yang diberikan oleh rakyat, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain dituntut untuk memberikan pelayanan optimal, Polri juga dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya sehingga menjadi lembaga yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Secara sederhana, akuntabilitas dapat diartikan dengan pertanggungjawaban atas hasil kerja yang dilakukan. Dalam implementasinya, akuntabilitas mensyaratkan adanya sistem pengawasan yang baik, yang meliputi pengawasan yang berlapis. Pengawasan di institusi Polri dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, pengawasan internal dilakukan melalui pengawasan melekat oleh fungsi Propam dan Itwasum. Kedua, pengawasan eksekutif dilakukan melalui mekanisme penugasan dan pelaporan, dalam hal ini oleh Presiden yang secara struktural berada di atas Polri. Ketiga, pengawasan oleh parlemen dalam hal ini Komisi III DPR RI sebagai mitra Polri,  dan keempat, pengawasan publik melalui mekanisme penampungan keluhan warga.

Terkait dengan pengawasan internal, Polri memiliki fungsi inspektorat melalui Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) dan fungsi profesi dan pengamanan (Propam). Untuk fungsi Propam, salah satu agenda khusus fungsi ini adalah mengurusi pengaduan mengenai perilaku anggota Polri. Perilaku anggota Polri harus sesuai dengan code of conduct, yaitu bagaimana cara bertingkah laku sesuai dengan aturan yang diberlakukan, dan code of ethics yaitu bagaimana anggota Polri beretika baik dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara, maupun dalam kedudukannya  sebagai anggota masyarakat. Polri sebagai salah satu lembaga negara yang secara eksplisit diatur dalam konstitusi, telah memiliki perangkat hukum yang tegas dan jelas berkenaan dengan pengaturan code of conduct dan code of ethics tersebut.

Pengundangan PP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, menunjukkan komitmen Polri dalam membina, menegakkan disiplin, dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. Pengaturan mengenai code of conduct ini tidak lain menghendaki agar anggota Polri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak bertindak dengan semaunya, namun harus dilandasi dengan suatu aturan tata tertib berperilaku, bekerja, dan bertindak. Disiplin merupakan suatu kehormatan, yang sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen, karenanya peraturan mengenai disiplin anggota Polri bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri, yang dalam hal ini adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum, dan pemelihara keamanan.

Demikian halnya dengan code of ethics bagi anggota Polri, kode etik profesi merupakan sistem norma, nilai, dan aturan yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, dan merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.

Kode etik pada prinsipnya berfungsi sebagai penyeimbang atas sisi negatif yang mungkin timbul dari suatu profesi, dan menjadi arah penunjuk moral dan sekaligus penjamin mutu profesi yang dijalani. Dalam kaitannya dengan etika, kode etik dipandang sebagai produk etik terapan, yang dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu kondisi tertentu.

Dalam konsep untuk mengkonkritkan suatu perbuatan atau tindakan, pada prinsipnya regulasi mengenai disiplin dan kode etik Polri telah memenuhi kriteria agar bisa dioptimalkan fungsinya, hal ini karena:

  1. Pengaturannya dibuat oleh Polri sendiri.
  2. Pengaturan mengenai disiplin dan kode etik merupakan hasil self regulation dari profesi Polri, yang rumusannya muncul sebagai rangkaian nilai luhur yang berisi perwujudan nilai-nilai moral yang hakiki, yang harus dihayati secara kongkrit dan konsisten dalam menjalankan profesi sebagai anggota Polri.
  3. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan disiplin dan kode etik secara berkelanjutan, antara lain dengan pembentukan Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Kode etik profesi Polri telah dikonkritkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, yang merupakan penjabaran norma berperilaku anggota Polri dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya. Kode etik profesi Polri merupakan jaminan untuk pencapaian kinerja anggota Polri yang profesional, proporsional, dan prosedural, sesuai dengan amanat konstitusi dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Kode etik profesi Polri merupakan norma yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Kode etik profesi Polri dilandaskan dari etika profesi Polri yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral.

Demikian halnya dengan KKEP, yang dalam hal ini telah dikonkritkan melalui Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri. Dengan penormaan mengenai KKEP ini diharapkan penanganan pelanggaran kode etik profesi Polri dapat terselenggara secara objektif, jujur, adil, transparan dan akuntabel, sehingga mampu mengakomodasi hak-hak terduga pelanggar/pelanggar dalam proses penegakan kode etik profesi Polri.

Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan tentang tugas, kewenangan dan tanggungjawab Anggota Polri secara profesional dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribata dan Catur Prasetya yang dijabarkan dalam pelaksanaan tugas dengan norma-norma atau etika dan disiplin dalam berperiku. Dalam menegakkan dan menerapkan hukum dan norma Disiplin maupun Etika Polri maka lembaga Polri dalam strukturnya telah dilengkapi dengan sruktur organisai yaitu Divisi Hukum Polri. Divisi Hukum Polri  merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah KaPolri dengan salah satu tugasnya memberikan saran dan pendapat hukum (PSH) kepada KaPolri, PSH kepada Satuan Fungsi, PSH kepada Instansi, kepada Anggota, PSH kepada Masyarakat  yang membutuhkan terutama dalam penerapan pidana umum, khusus dan HAM serta PSH  tentang penegakkan hukum internal angggota Polri yang bermasalah serta memberikan kajian mewujudkan profesional Polri. Dalam pelaksanaan tugas tersebut,   fungsi penerapan hukum telah memberikan saran dan pendapat kepada Pimpinan Polri di tingkat Mabes Polri maupun Pimpinan Polri tingkat Polda tentang penerapan hukum Etika Polri dan penerapan hukum tentang Disiplin Polri. Namun  pada impementasi tugas Anggota Polri, di lapangan banyak terjadi pelanggaran baik disiplin dan etika serta melakukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan tindak pidana;

Wujud  pelangaran yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota Polri merupakan bentuk penyimpangan dari norma etika dan disiplin Polri seperti oknum anggota Polri melakukan pemerasan, melakukan penghinaan, desersi, pelecehan seksual, perampokan, pencurian, penipuan, penggelapan, lalai dalam tugas, tidak patuh pada sumpah janji menjadi anggota Polri, mengikuti aliran sesat, dan masih banyak perbuatan-perbuatan oknum polisi yang menciderai hati rakyat dan menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Penegakan hukum berupa sidang kode etik profesi Polri dan sidang disiplin anggota Polri tiap minggu dilakukan namun pelanggaran tetap terjadi, complain ke institusi Polri dari tahun ke tahun meningkat sehingga perlu dilakukan pengkajian dan diagnosa apa yang menjadi akar permasalahan utama sehingga pelanggaran anggota Polri terus terjadi dan semakin meningkat.

Oleh karenanya perlu dicari terobosan perubahan  sebagai solusi penyelesaian permasalahannya.  Ide perubahan dimaksud juga merupakan wujud nyata implementasi salah satu dari 11 program  "Promoter"  Profesional: Meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.  Modern: Melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almatsus dan Alpakam yang makin modern.  Terpercaya: Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. 11 (sebelas) Program Prioritas KaPolri, menuju Polri yang Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter) diantaranya: Pemantapan reformasi internal Polri. Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis TI. Penanganan kelompok radikal prokekerasan dan intoleransi yang lebih optimal. Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri. Tata kelembagaan, pemenuhan proporsionalitas anggaran dan kebutuhan Min Sarpras. Bangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas. Penguatan Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan. Penguatan pengawasan. Quick Wins Polri.

Dengan menemukan akar permasalahan dan kunci perubahan yang menjadi solusinya diharapkan anggota Polri tidak ada lagi melakukan pelanggaran atau setidak-tidaknya pelanggaran oknum anggota Polri kecil. Norma etika dan disiplin yang tersirat dalam Tribrata dan Catur Prasetya diharapkan akan kembali menjadi jati diri setiap insan Polri  yang pada akhirnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga Polri akan meningkat  dan organisasi berkinerja tinggi di Polri akan terwujud.

 

B.        Kondisi Implementasi Regulasi Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hal mengenai regulasi mengenai peraturan disiplin dan kode etik profesi Polri telah memiliki substansi dan struktur hukum. Namun demikian, dalam implementasinya masih muncul permasalahan-permasalahan.

Permasalahan yang paling krusial adalah penerapan sistem ke-Ankuman, yang mana penentuan akan hasil sidang disiplin maupun kode etik profesi Polri justru berada di Atasan Terhukum (Ankum). Selama ini, belum ada fungsi kehakiman terbatas di Polri yang menyidangkan pelanggaran anggota Polri yang diwadahi dalam suatu struktur yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan suatu putusan atau vonis. Hasil atau produk hukum yang dihasilkan oleh perangkat sidang disiplin atau kode etik profesi Polri hanya berupa suatu "rekomendasi" kepada Ankum, yang mana rekomendasi tersebut bisa dilaksanakan atau tidak oleh Ankum.

Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri tidak serta merta  selesai melalui sidang disiplin dan Komisi kode etik Polri, sehingga hasilnya sering tidak sesuai ketentuan hukum atau aturan yang diberlakukan. Sebagai suatu ilustrasi, hasil sidang Komisi Kode Etik Polri memberikan rekomendasi bahwa seorang Terhukum sudah tidak layak menjadi anggota Polri karena kesalahannya, namun demikian rekomendasi tersebut tidak dipenuhi oleh Ankum karena adanya berbagai pertimbangan misalnya faktor kedekatan (personal interested) antara Ankum dengan terhukum.

Pada akhirnya muncul persepsi bahwa hasil pelaksanaan Sidang Disiplin maupun Komisi Kode Etik Polri bergantung pada like and dislikeAnkum  kepada Terhukum dengan sifat subyektifitas yang dikedepankan. Dalam sistem ke-Ankuman ini, hasil sidang hanya berupa rekomendasi sehingga keputusan akhir tetap pada Ankum.

Ketimpangan dalam sistem ke-Ankuman dalam proses sidang disiplin dan Komisi Kode Etik Polri adalah media keberatan atau banding, yang tidak seimbang antara perangkat sidang dengan Terhukum. Dalam proses penegakan hukum disiplin dan kode etik profesi Polri, apabila Terhukum keberatan dengan rekomendasi sidang yang dihasilkan, terdapat media Terhukum untuk melakukan upaya hukum yaitu upaya keberatan (pelanggaran disiplin) dan upaya banding (pelanggaran kode etik profesi). Namun demikian, dalam hal Komisi Disiplin atau Komisi Banding telah mengeluarkan rekomendasi atas upaya keberatan atau upaya banding tapi rekomendasi tersebut ternyata tidak dipenuhi oleh Ankum, perangkat sidang tidak memiliki wadah bila berkeberatan dengan putusan yang dijatuhkan Ankum. Sebagai contoh, ketika hasil sidang Komisi Banding adalah menguatkan hasil rekomendasi Komisi Kode Etik Polri berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri, namun Ankum hanya menjatuhkan sanksi demosi, perangkat sidang hanya bisa menerima putusan Ankum tanpa tanpa ada upaya apapun.

Kondisi sistem ke-Ankuman ini dalam implementasinya juga nyata-nyata telah memunculkan disparitas atas penjatuhan hukuman. Tidak jarang dalam  2 (dua) perkara yang berbeda, dengan Terperiksa/Terhukum yang berbeda, namun perbuatan pelanggarannya sama, putusan akhir terhadap Terhukum berbeda. Hal ini tentunya tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terhukum sehingga banyak keluhan dari anggota Polri  dimaksud dan/atau keluarganya.

C.        Permasalahan

Berpijak dari uraian sebelumnya, pokok permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut adalah terkait dengan sistem ke-Ankuman yang dianut Polri saat ini dalam proses penegakan hukum disiplin dan Kode Etik Profesi Polri, sehingga berdampak banyak anggota yang melakukan pelanggaran dan atas pelanggaran tersebut telah dikeluarkan rekomendasi hukumannya tetapi dibela oleh Ankumnya karena adanya faktor personel interest atau kedekatan Pelanggar dengan Ankumnya maupun faktor lainnya.

Permasalahan tersebut telah menimbulkan dampak negatif di internal Polri karena banyak pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri baik di tingkat Mabes Polri maupun di kewilayahan yang belum mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan belum adanya fungsi kehakiman terbatas di lingkungan Polri yang secara profesional menyidangkan pelanggaran bagi anggota Polri yang hasil putusannya bersifat final dan mengikat.

Demikian halnya dari sisi organisasi, personil yang ditunjuk sebagai perangkat sidang seringkali tidak menguasai permasalahan dikarenakan kesibukan kedinasan dalam tugas pokok dan fungsinya. Tidak ada personil Polri yang ditunjuk secara permanen yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat sidang, yang khusus menyidangkan dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Belum ada struktur maupun kelembagaan yang berfungsi melakukan persidangan baik disiplin maupun kode etik profesi Polri. Dengan demikian, hal ini membuka ruang bagi intervensi dari berbagai pihak sehingga tidak terdapat kemandirian dalam penyelesaian perkara disiplin dan kode etik profesi Polri. Selain itu, permasalahan yang paling krusial adalah putusan sidang disiplin dan kode etik profesi Polri selama ini hanya bersifat "rekomendasi" sehingga kemandirian peradilan secara internal belum tercapai.

Berikut ini, permasalahan proyek perubahan yang dibahas secara intensif dengan Tim Efektif dengan arahan dari Pimpinan dan rekan-rekan dari unit lainnya yang terkait.

Bahwa selama ini banyak anggota Polri yang dipecat, banyak yang ditunda pangkat bahkan dilakukan hukuman disiplin yang keras namun pelanggaran tetap meningkat, apa sebenarnya yang terjadi apakah salah dalam rekruitmennya, salah pembinaannya, salah instrumennya atau lemah pengawasannya, ataukah strukturnya yang tidak tepat ataukah mekanisme penegakkannya yang tidak tepat, atau sistem putusannya yang salah atau self masterinya dan jiwa integritasnya yang luntur  oleh karenanya perlu dilakukan identifikasi permasalahan mana yang memiliku skala skore yang tertinggi.

No

Isu/             penilaian

Permasalahan

 

KR

 


          U

TE

 

         S

RIA

 

         G

total
1SDM/ Personil Polri45514
2Anggaranya3216
3Undang-undangnya3429
4pendidikannya54211

Keterangan U: Urgen  S: Serius   G: Growt  1. Sangat kecil.  2.  Kecil.  3. Sedang  4 besar;

Isu sentral yang diangkat adalah skore tertinggi adalah masalah personilnya SDM Polri

                  Identifikasi Masalah Personilnya :

No

Isu/             penilaian

Permasalahan

 

KR

 


          U

TE

 

         S

RIA

 

         G

total
1Proses recruitmen Polri2327
2Proses Pembinaan3216
3Proses Pengawasan3429
4

Proses Penegakkan hkm

Pelanggaran Polri

54514

Keterangan U: Urgen  S: Serius   G: Growt  1. Sangat kecil.  2.  Kecil.  3. Sedang  4 besar;

Isu yang diangkat yang skorenya tinggi adalah masalah proses penegakkan hukum Pelanggaran Oknum Polri

Identifikasi Penegakkan hukum Pelanggaran Oknum Polri

No

Isu/             penilaian

Permasalahan

 

KR

 


          U

TE

 

         S

RIA

 

         G

total
1Proses riksa provos2327
2Proses riksa profesi3216
3Uu ancaman lemah3429
4

Proses putusan

 

54514

Keterangan U: Urgen  S: Serius   G: Growt  1. Sangat kecil.  2.  Kecil.  3. Sedang  4 besar;

  Isu yang diangkat skorenya tinggi adalah masalah Proses Putusannya

Hasil putusan pelanggaran disiplin dan etika Polri selama ini masih tidak mengindahkan norma-norma dalam peradilan serta saran dan pendapat hukum, hal ini menimbulkan kontradiksi  yang berimplikasi terjadi gugatan oleh keluarga Pelanggar kepada Institusi Polri karena hasil putusan belum mencerminkan asas keadilan. Berikut sumber data tentang putusan pelanggaran yang kemudian melakukan upaya hukum baik melalui PTUN maupun Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri.

Data Anggota Polri yang bermasalah  tahun 2016 s.d 2017

No

Jenis Pelanggaran

 


Dan Putusan

J   U   M   L   A   H

 

 

Januari s.d Juni 2016

        

 

Juli s.d

Des 2016

 

 

Jan s.d Juni 2017

Tidak Puas dan Upaya Hukum/complain baik banding /PTUNKeterangan
1Pelanggaran Etika3715025661.412Putusan tidak puas
2Pelanggaran Disiplin1.3591727887871Putusan tidak puas
3Perdata---  
4Tindak Pidana 58542713001.156

Sidang PN

Banding

5Belum diputus210249260 Proses terkatung.
6JumlAH2.315265627533.439 

Sumber data: Rowabprof, Roplinetik dan Rorenmin:

 Data diatas  menunjukan bahwa dalam waktu 18 bulan yaitu periode Januari 2016 s.d Juni 2017 terdapat 7.724 anggota Polri yang melakukan pelanggaran dan hasil sidang menghasilkan rekomendasi putusan sebanyak 7.005 putusan. Kemudian, 719 pelanggaran yang belum ada kepastian hukumnya dan lebih dari 3.439 Anggota yang komplain baik melalui PTUN maupun sidang banding. Setelah dilakukan diagnosa data formal dan empirik maka terdapat persoalan-persoalan yang terjadi khususnya dalam penyelesaian masalah etika dan disiplin tersebut yaitu adanya Anggota Polri yang bermasalah belum ada kejelasan nasibnya sampai saat ini, adanya gugatan PTUN yang berimbas langsung mapun tak langsung pada penurunan citra Polri. Ketidakpuasan masyarakat selaku pelapor atau korban akibat perilaku pelanggaran Anggota Polri yang telah dilaporkan tidak mendapatkan keinginan secara normatif atas tuntutannya. Jenis putusan yang tidak adil atas pelanggaran yang sama. Banyaknya complain dari anggota Polri yang bermasalah akibat putusan yang tidak adil.

Permasalahan utama ?

Dari berbagai indikator di atas maka permasalahan utama dan mendasar yang terjadi di Institusi Polri dalam hal penegakkan hukum internal baik Disiplin maupun Etika Polri adalah

adanya sidang disiplin maupun sidang kode etik yang terjadi selama ini dilakukan dengan penunjukan Pejabat Polri secara acak dan bersifat sementara serta tidak memiliki otorisasi untuk memeriksa dan mengadili dan memutuskan akan tetapi hanya menghasilkan rekomendasi yang kemudian diputuskan oleh Ankum terhadap pelanggaran Anggota Polri ?

Persoalan-Persoalan:

Dari Permasalahan di atas yang menjadi persoalan adalah?

1)        Aspek Instrumen hukum  tidak adanya Peraturan Kapolri yang memberikan kewenangan pimpinan sidang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang sifatnya putusan hasil sidang sehingga ada kewibawaan dan pengujian pelanggaran sesuai standar peradilan?

2)        Aspek Struktur belum adanya wadah kelembagaan permanen bertugas melakukan rangkaian khusus persidangan peradilan disiplin dan etika Polri berstandar excelence, transparan, akuntable, efektif dan efisien serta tepat waktu?
 

3)        Aspek Sumber Daya tidak ada hakim non karier dari Pejabat Polri yang permanen secara kelembagaan yang berfungsi memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan putusan yang adil dan bermanfaat?

Dari persoalan tersebut berdampak pada belum terwujudnya rasa keadilan baik kepada Pelanggar, Masyarakat selaku Pelapor atau Korban maupun kepada Institusi Polri Sendiri apabila berlarus larut tidak diatasi  dengan segera maka akan berakibat sangat fatal diantaranya merupakan potensi besar  Menurunnya Harkat dan Martabat atau Citra Polri dalam menegakkan disiplin dan etika Polri yang pada puncaknya terjadi ketidakpercayaan masyarakat ataupun ketidakpuasan masyarakat kepada Institusi Polri. Potensi masyarakat meminta kepada pemerintah terkait penyelesaian Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri baik Disiplin maupun Pelanggaran Etika Polri untuk diselesaikan oleh pihak diluar organisasi Polri, hal ini kalau terjadi maka merupakan entri poin bagi pihak tertentu untuk mengobok-obok dan memporakporandakan soliditas, integritas Institusi Polri.

Salah satu contoh nyata adanya putusan yang belum mencerminkan rasa keadilan yang disebabkan oleh persoalan adanya intervensi atasan karena kedekatan Pelanggar dengan Ankum sehingga Putusannya sangat ringan sedangkan fakta perbuatannya sudah tidak bisa di toleransi yaitu Pelanggaran anggota Polri berinisial S (pelaku pembalakan liar dan korupsi serta desersi di Irian). Dikutib dari Sumber berita  dari media nasional. Di lain sisi Tuntutan masyarakat kepada lembaga Polri menginginkan bahwa Polri harus jujur, adil, transparan, akuntable, profesional dan prosedural dalam pelaksanaan tugas-tugas mengemban Harkamtibmas. Pada kenyataannya justru budaya secara internal Polri terhadap Anggota yang bermasalah  belum mendapatkan keadilan dan kemanfaatan dari mekanisme penegakkan hukum internal Polri dan masyarakat yang menjadi Korban tidak dikembalikan hak-haknya. Contoh nyata lainya yang telah diketahui oleh kalayak ramai yaitu mantan Pejabat Polda Metro Jaya yang kemudian menjabat di Lampung dan kemudian diketahui telah melakukan pelanggaran ternyata hanya dipindah jabatan dan tidak disidang apapun. Disisi lain seorang Kombes Pol menjabat Dirkrimsus Polda Sulsel di berhentikan dengan tidak hormat dari Polri sesuai hasil sidang Etika Profesi Polri yang dikemudian hari melalui proses peradilan pidana ternyata Kombes tersebut tidak turut serta melakukan pidana. Keadaan tersebut sangat mencoreng martabat dan keluhuran Polri.

Oleh karena itu guna menjawab permasalahan di atas maka perlu disusun naskah akademis yang memuat hal-hal sebagai berikut:

  1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait kelembagaan dan penyelenggaraan fungsi kepolisian di Indonesia dan bagaimana cara-cara mengatasi permasalahan tersebut?
  2. Mengapa perlu dilakukan pembentukan Majelis Kehormatan yang menjalankan fungsi kehakiman di lingkungan Polri?
  3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Majelis Kehormatan yang menjalankan fungsi kehakiman di lingkungan Polri?
  4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam pembentukan Majelis Kehormatan yang menjalankan fungsi kehakiman di lingkungan Polri sesuai dengan pokok-pokok masalah di atas?
     

D.        Tujuan dan Kegunaan

1.         Tujuan

Tujuan Umum yang akan dicapai melalui sosialisasi ini adalah dalam rangka memberikan informasi dan perkembangan pelaksanaan tugas di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia  tentang "Pembentukan Majelis Kehormatan yang menjalankan fungsi Kehakiman Terbatas di Polri" secara umum akan Terbentuknya Peraturan Kepala Kepolisian RI tentang Majelis Kehormatan di Polri;  yang isinya diantaranya adalah terbentuknya Majelis Kehormatan di Tingkat Mabes Polri dan Majelis Kehormatan ditingkat Polda di jajaran seluruh Indonesia sehingga terwujud standar excelence penegakkan hukum disiplin dan etika Polri untuk mewujudkan rasa keadilan di internal Polri khususnya bagi anggota Polri yang bermasalah dan membangun transparansi serta peran pelibatan masyarakat dalam proses peradilan di Internal Polri terhadap persoalan Etika dan Disiplin bagi anggota Polri. 

Tujuan umum tersebut, dijabarkan ke dalam tujuan jangka pendek, menengah dan panjang, sebagai berikut:

a)        Tujuan Jangka Pendek:

Merumuskan kajian naskah akademis tentang Majelis Kehormatan, membangun kesepahaman dengan stakeholders, pertelaan tugas dan jenjang jabatan Majelis Kehormatan Polri, perumusan dan penyusunan konsep Perkap tentang Majelis Kehormatan, penunjukkan hakim Polri, dan pelaksanaan uji coba/pilot project.

b)        Tujuan Jangka Menengah;

Terlaksananya FGD sebagai bahan dalam menyusun Rancangan Peraturan Kepolisian tentang Majelis Kehormatan  kemudian dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dilanjutkan dengan Pengesahan dan Pengundangan dan kegiatan sosialisasi Perkap dimaksud, stage holder terkait melakukan seleksi Hakim Polri yang kemudian dilakukan pendidikan dan latihan serta melaksanakan implementasi sidang kode etik polri dan sidang disiplin polri melalui Majelis Kehormatan Polri..

c)        Tujuan Jangka Panjang:

Terbentuknya struktur Majelis Kerhormatan yang menjalankan fungsi kehakiman di Tingkat Mabes Polri dan tingkat Polda serta terlaksananya penegakkan hukum kode etik Polri dan Disiplin melalui Majelis Kehormatan dengan menghasilkan putusan yang memberikan keadilan dan kemanfaatan. 
 

  1. Kegunaan;

    Kegunaan dari penyusunan Naskah Akademis dalam  Pembentukan Majelis Kehormatan yang menjalankan fungsi kehakiman terbatas di lingkungan Polri dengan menerbitkan Peraturan Kapolri sebagai landasan hukumnya antara lain adalah:

a.        Bagi Instansi:
 

  1. Polri secara organisasi memiliki struktural Majelis Kehormatan yang melaksanakan fungsi Kehakiman Terbatas yang secara efektif bertugas melakukan persidangan Persoalan Pelanggaran Etika Polri dan Persidangan Pelanggaran Disiplin Polri;
     
  2. Polri semakin profesional, transparan dan akuntable dalam penyelesaian penegakkan hukum internal di lingkungan Polri;
     
  3. Integritas, loyalitas dan etika Kepolisian dan Disiplin Anggota Polri akan semakin lebih baik sehingga trush public meningkat.
     

b.        Bagi SDM Pelaksana;
 

  1. SDM Polri yang ditunjuk sebagai hakim terbatas dalam menjalankan tugasnya semakin profesional sehingga tercapai keadilan sesuai yang diharapkan;
     
  2. Tersedianya jenjang karier SDM Polri secara kelembagaan yang selama ini belum tersedia;

  3. Kesempatan bagi SDM Polri untuk memahami dan mengimplementasikan fungsi kehakiman di Polri;
     

c.         Bagi Stakeholders (termasuk masyarakat)
 

  1. Hak-hak masyarakat selaku korban dapat dipulihkan karena ada kepastian hukum dan keadilan bagi Pelanggar sehingga trush publik meningkat;
     
  2. Sesuai harapan masyarakat adanya transparansi, legalitas dan akuntable di Polri sehingga pelayanan masyarakat (keluarga Polri yang bermasalah) akan meningkat;
     
  3. Intergritas Polri menjadi Polisi profesional sehingga masyarakat akan merasakan perlindungan, pelayanan dan pengayoman meningkat.
     
  4. Ada bentuk perlindungan masyarakat selaku korban sehingga tidak lagi cemas dan was-was karena masyarakat juga bisa menjadi alat kontrol langsung dalam pelaksanaan peradilan pada Majelis Kehormatan;
     
  5. Pelibatan masyarakat secara aktif dalam koreksi perilaku Polri;
DETAIL TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN SEBAGAI BERIKUT: